Langsung ke konten utama

Konsinyasi Dilakukan Jika Pembebasan Lahan Kali Krukut Terhambat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan langsung melakukan konsinyasi jika ada penolakan warga yang terkena dampak normalisasi Kali Krukut. Normalisasi akan segera dilakukan mengingat lebar sungai sudah menyusut.


" Kalau warga menolak langsung konsinyasi, kan pemerintaah punya kewenangan. Pembebasan lahan ini untuk kepentingan umum"
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan mengatakan, tahun ini akan dilakukan inventarisasi bangunan yang terkena dampak. Sebagian warga telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).
"Kalau warga menolak langsung konsinyasi, kan pemerintah punya kewenangan. Pembebasan lahan ini untuk kepentingan umum," kata Teguh, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/8).
Menurut Teguh, jika sudah ada trase yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota, pihaknya akan langsung mengerjakan normalisasi. Sehingga warga yang menolak, pembayarannya akan dititipkan kepada pengadilan negeri.
"Kalau sudah penetapan lokasi oleh gubernur, kami langsung konsinyasi. Jadi namanya untuk kepentingan publik tidak bisa ditunda. Kalau mereka nggak mau ambil ya tetap pembangunan jalan," tandasnya.
Untuk penanganan sementara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pihaknya telah memasang bronjong untuk menahan air. Selain itu sebanyak 15 alat berat akan dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi Kali Krukut sedalam 1,5 meter.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hasil Panen Padi Petani Rorotan Turun 50 Persen

Sumber: beritajakarta.com Cuaca ekstrem yang terjadi di Ibukota beberapa waktu belakangan ini membuat hasil panen padi para petani di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan.
Posting Komentar
Baca selengkapnya